Ada berbagai kegiatan persiapan yang wajib dilakukan guru sebelum memulai proses pembelajaran, mulai dari membaca buku-buku referensi untuk memperluas wawasan, mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang relevan, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran, sampai dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Penyusunan RPP bukan hanya sekedar urusan persiapan administratif seperti yang diyakini sebagian guru, melainkan kegiatan yang melekat pada pembelajaran sebagai sebuah proses.Dalam perspektif manajemen, kegiatan perencanaan selalu mendahului kegiatan pencapaian tujuan.Penyusunan dan pengembangan RPP dapatdilakukan oleh guru secara mandiri maupun secara berkelompok.Acuan pertama dari penyusunan RPP adalah silabus dan standar isi.
Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sebagai langkah awal dari proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien dalam rangka mengembangkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi. RPP disusun berdasarkan serangkaian KD yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP ini dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan.
Bagi anda sedang menyusun RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 berikut ini kami sajikan untuk anda Contoh RPP PPKn Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Terintegrasi 4C, PPK, Literasi dan Hots
Adapun ruang lingkup Materi PPkn SMA/MA Kelas 10 diantaranya Sebagai berikut:
- Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam K erangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
- Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
- Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian
- Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- Wilayah Negara Kesatuan Republik I ndonesia
- Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
- Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
- Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
- Bab 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
- Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
- Bab 4 Hubungan Str uktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
- Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
- Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
- Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
- Bab 5 In tegrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
- Pentingnya Konsep Integrasi Nasional
- Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional
- Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI
- Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Bab 6 Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- Ancaman terhadap Integrasi Nasional
- Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
- Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancamandalam Membangun Integrasi Nasional
- Bab 7 Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Wawasan Nusantara
- Kedudukan Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara
- Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
- Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan